Tanda nomor kendaraan bermotor

Tanda nomor kendaraan bermotor

Artikel ini adalah tentang plat nomor di Indonesia. Untuk plat nomor secara umum,

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

Sejarah

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

• Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
• Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 01•20 berarti berlaku hingga Januari 2020)

Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250×105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395×135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm di antara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku (yang lama), sedangkan yang baru terdapat garis putih di sekitar TNKB dan tidak ada batas pemisah antara nomor polisi dan masa berlaku (dari tahun 2011).

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Pada pertengahan 2014 terjadi perubahan tampilan. Plat nomor kini sedikit diperpanjang dari ukuran semula (untuk roda empat). Selain itu, terdapat perubahan posisi lambang Polantas dan tulisan "Korlantas Polri", yakni, lambang Polantas kini berada di sudut kiri atas dan kanan bawah, sedangkan tulisan "Korlantas Polri" berada pada sudut kiri bawah dan kanan atas.

Spesifikasi teknis baru

Korps Lantas Mabes Polri terhitung mulai April 2011 mengganti desain plat nomor kendaraan. Ukurannya lebih panjang 5 cm daripada plat nomor sebelumnya. Perubahan ukuran plat dilakukan karena ada penambahan menjadi tiga huruf di belakang nomor (Contoh B 1099 GFW), sementara sebelumnya hanya dua huruf (Contoh B 1724 HK). Perubahan ini membuat angka dan huruf pada plat nomor berdesakan, sehingga sulit dibaca. Dengan diperpanjangnya plat tersebut, jarak antara nomor dan huruf pada plat lebih luas sehingga mudah terbaca.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada tampilan. Plat TNKB baru memiliki lis putih di sekeliling plat. Antara nomor TNKB dengan masa berlaku TNKB, tidak diberi pembatas lis putih. Namun seperti plat nomor lama, di plat ada 2 baris yakni baris pertama yang menunjukkan kode wilayah kendaraan, nomor polisi dan kode seri akhir wilayah. Baris kedua menunjukkan masa berlaku plat nomor.

Ukuran TNKB untuk kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm. Sementara ini, plat resmi yang lama masih berlaku (apalagi terkadang sejumlah Samsat di berbagai daerah sering memanfaatkan plat jenis lama untuk kendaraan yang plat nomornya diperpanjang setelah tahun 2011). Selain itu, pada spesifikasi teknis baru ini plat nomor menggunakan rupa huruf (font) yang sama.

Warna

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

• Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
• Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
• Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
• Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih/merah dengan tulisan berwarna hitam.
• Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
• Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.
• Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

Plat Nomor sejenis TNKB

• TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor) digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, dealer ke dealer, test drive, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
• TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian) digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.
• TNKB Bantuan digunakan pada kendaraan yang belum memiliki STNK sebagai tanda bahwa surat-surat sedang dalam proses pengurusan. Beberapa contoh TNKB bantuan adalah: B xxxx SMY, B xxxx SMZ, B xxxx SNY, B xxxx SJZ, B xxxx SEG, B xxxx SMX, B xxxx SHL, B xxxx SHP, B xxxx SHR, B xxxx RFO. TNKB ini hanya berlaku selama satu bulan sejak dikeluarkan.

Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Untuk wilayah DKI Jakarta, nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

• 1 - 2999, 7000-7999 (hingga awal 2008), 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
• Mulai Januari 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
• Mulai April 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Barat (berkode B) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
• Mulai Juli 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
• 3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.
• Mulai awal 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Barat (berkode B) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai Februari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai awal 2011 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai Maret 2011 nomor kendaraan untuk Kabupaten Bekasi (berkode F) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai April 2011 nomor kendaraan untuk Kota Bekasi (berkode K) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai November 2012 nomor kendaraan untuk Jakarta Utara (berkode U) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai Desember 2012 nomor kendaraan untuk Kota Depok bagian timur (berkode E) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai April 2014 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
• Mulai Agustus 2014 nomor kendaraan untuk Kota Tangerang (berkode C) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai Agustus 2014 nomor kendaraan untuk Jakarta Barat (berkode B) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
• Mulai November 2014, nomor kendaraan untuk Kabupaten Tangerang (berkode N) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
• Mulai Maret 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Pusat (berkode P) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
• Mulai Juni 2015 nomor kendaraan untuk Kabupaten Bekasi (berkode F) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
• 7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.
• 9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A - Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran. Khusus untuk Jadetabek; (B), Bandung (D), Medan/Sumatera Utara bagian Timur (BK), Semarang (H), Surakarta (AD), Malang (N), Kalimantan Selatan (DA), Kediri (AG), Sumatera Selatan (BG), Kalimantan Timur (KT), Bogor (F), dan Cirebon (E) dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus.

Keterangan TNKB asal Jadetabek;

Format kategori 3 huruf seri umum di Jakarta yaitu, B [1-4 angka] XYZ, dengan:

• X = umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar

Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

·         U → Jakarta Utara

·         B → Jakarta Barat

·         P → Jakarta Pusat

·         S → Jakarta Selatan

·         T → Jakarta Timur

·         Z → Kota Depok (Cinere, Limo, Sawangan)

·         E → Kota Depok (Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Cipayung)

·         N → Kabupaten Tangerang (Gading Serpong, Mauk, Tigaraksa)

·         C → Kota Tangerang (Karawaci, Neglasari, Cibodas, Tangerang Kota, dan Bandara Soekarno Hatta)

·         V → Kota Tangerang (Ciledug, Larangan, Perdurenan, Cipondoh)

·         K → Kota Bekasi

·         F → Kabupaten Bekasi

·         Y → Kabupaten Bekasi

·         W → Kota Tangerang Selatan

·         G → Kabupaten Tangerang

·         X → Kendaraan sementara (digunakan sebagai TCKB)

·         R → Kendaraan dinas (yang digunakan adalah RF saja dan selalu berplat hitam)

Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk Bajaj.

• Sementara, Y umumnya merupakan jenis kedaraan berdasarkan. golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan, antara lain:
• A → sedan/pickup
• B/D/W/E → sedan yang sudah dimutasi
• F/K/O/Z/R/Y/I → minibus, hatchback, dan city car
• V/P/M/G/W/U → minibus, hatchback, dan city car yang sudah dimutasi
• *HX/*IX → ambulans
• J → jip dan SUV
• L/C → jip dan SUV yang sudah dimutasi.
• C/D → truk
• T → taksi
• *TX/*UX → angkutan kota
• Q/U → Kendaraan Staf Pemerintah (contoh: B 1234 FQN untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, B 1234 KQN untuk Pemerintah Kota Bekasi)

Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk kode X dan sepeda motor (mulai dari A tanpa memperhatikan kode di atas).

Contoh:

·         B 1356 ZQK adalah mobil yang terdaftar di Depok (Z), berjenis kendaraan pemerintah (Q), dan memiliki huruf pembeda (K).

·         B 1896 GUG adalah mobil yang terdaftar di Kabupaten Tangerang (G), mobil yang dimutasi (U), dan memiliki huruf pembeda (G).

• Sementara, Z merupakan huruf acak yang diberikan untuk pembeda. Walaupun bersifat pembeda, huruf ini memiliki pola/siklus dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh: B 1987 BRB huruf akhir B merupakan huruf acak pada bulan Desember tahun 2012, setelah kombinasi sebelumnya untuk wilayah Jakarta Timur (BZ..) sudah habis: B xxxx BZZ.

Terkait dengan pola/siklus huruf pembeda, berikut penjelasan secara detail.^{[butuh rujukan]}

Huruf kedua	Wilayah	Periode	Huruf belakang
Angka Depan 1 (B 1*** ***)
F	Jakarta Timur (T)	Akhir 2008 hingga Awal 2010	TFA s.d. TFZ
	Jakarta Pusat (P)	Akhir tahun 2008 hingga pertengahan 2010	PFA s.d PFZ
	Jakarta Utara (U)	Akhir 2008 hingga pertengahan 2010	UFA s.d. UFZ
	Jakarta Selatan (S)	Akhir Tahun 2008 hingga awal tahun 2010	SFA s.d. SFZ
	Jakarta Barat (B)	Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2010	BFA s.d. BFZ
	Kabupaten Tangerang (G)	Akhir tahun 2012 hingga awal tahun 2015	GFA s.d. GFZ
	Kabupaten Tangerang (N)	Akhir tahun 2008 hingga pertengahan 2011	NFA s.d. NFZ
K	Jakarta Timur (T)	Awal tahun 2010 hingga awal tahun 2011	TKA s.d. TKZ
	Jakarta Pusat (P)	Pertengahan 2010 hingga akhir tahun 2011	PKA s.d PKZ
	Jakarta Utara (U)	Pertengahan 2010 hingga pertengahan 2011	UKA s.d. UKZ
	Jakarta Selatan (S)	Awal Tahun 2010 hingga awal tahun 2011	SKA s.d. SKZ
	Jakarta Barat (B)	Awal tahun 2010 hingga awal tahun 2011	BKA s.d. BKZ
	Kabupaten Tangerang (N)	Pertengahan tahun 2011 hingga awal tahun 2014	NKA s.d. NKZ
	Kota Tangerang (V)	Akhir tahun 2014 hingga sekarang	VKA s.d VK...
	Kabupaten Tangerang (G)	Awal tahun 2015 hingga sekarang	GKA s.d. GK...
O (Pada font tampil seperti huruf Ø)	Jakarta Timur (T)	Awal tahun 2011 hingga awal tahun 2012	TOA s.d. TOZ
	Jakarta Barat (B)	Awal tahun 2011 hingga awal tahun 2012	BOA s.d. BOZ
	Jakarta Selatan (S)	Awal Tahun 2011 hingga awal tahun 2012	SOA s.d. SOZ
	Jakarta Utara (U)	Pertengahan tahun 2011 hingga awal tahun 2013	UOA-UOZ
	Jakarta Pusat (P)	Akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2013	POA-POZ
	Kabupaten Bekasi (F)	Awal tahun 2014 hingga Juni 2015	FOA-FOZ
	Kota Bekasi (K)	Awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014	KOA-KOZ
	Kabupaten Tangerang (N)	Awal tahun 2014 hingga sekarang	NOA-NO..
	Kota Depok (Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Cipayung) (E)	Akhir 2014 hingga sekarang	EOA-EO...
Z	Jakarta Timur (T)	Awal tahun 2012 hingga awal tahun 2013	TZA-TZZ
	Jakarta Barat (B)	Awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2012	BZA-BZZ
	Jakarta Selatan (S)	Awal Tahun 2012 hingga akhir tahun 2012	SZA-SZX
	Jakarta Utara (U)	Awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014	UZA-UZZ
	Jakarta Pusat (P)	Awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014	PZA-PZZ
	Kota Bekasi (K)	Awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2014	KZA-KZZ
R	Jakarta Timur (T)	Awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014	TRA-TRZ
	Jakarta Barat (B)	Akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2013	BRA-BRZ
	Jakarta Selatan (S)	Akhir tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013	SRA-SRZ
	Jakarta Utara (U)	Awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2014	URA-URZ
	Jakarta Pusat (P)	Awal tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015	PRA-PRZ
	Kabupaten Bekasi (F)	Pertengahan tahun 2015 hingga sekarang	FRA-FR...
	Kota Bekasi (K)	Akhir tahun 2014 hingga sekarang	KRA-KR...
Y	Jakarta Utara (U)	Akhir tahun 2014 hingga sekarang	UYA-UY...
	Jakarta Timur (T)	Awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2014	TYA-TYZ
	Jakarta Barat (B)	Akhir tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014	BYA-BYZ
	Jakarta Selatan (S)	Pertengahan tahun 2013 hingga awal tahun 2014	SYA-SYZ
	Jakarta Pusat (P)	Pertengahan tahun 2015 hingga sekarang	PYA-PY...
I	Jakarta Timur (T)	Akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015	TIA-TIW, TIY-TIZ
	Jakarta Barat (B)	Pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2015	BIA-BIW, BIY-BIZ
	Jakarta Selatan (S)	Awal tahun 2014 hingga awal tahun 2015	SIA-SIW, SIY-SIZ
Angka Depan 2 (B 2*** ***)
F	Jakarta Selatan (S)	Awal tahun 2015 hingga sekarang	SFA-SF...
	Jakarta Barat (B)	Awal tahun 2015 hingga sekarang	BFA-BF...
	Jakarta Timur (T)	Pertengahan tahun 2015 hingga sekarang	TFA-TF...

Keterangan:

• Untuk sementara ini, plat nomor mobil Jakarta Selatan adalah plat nomor yang paling cepat habisnya.

Untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintah eselon tinggi seperti menteri dan jajarannya, saat tidak menghadiri acara kenegaraan atau berdinas, maka 3 huruf seri akhir plat akan menggunakan format RF dan huruf pembeda sesuai kategori jabatan. TNKB ini berlaku selama satu tahun. Jika digunakan untuk mengikuti acara kenegaraan atau berdinas, maka plat akan diubah menjadi RI-XX.

Contoh: B 1234 RFS → Mobil tersebut adalah mobil dinas atau operasional kementerian eselon tinggi. Plat nomor dengan huruf seri RF... merupakan plat nomor rahasia yang berlaku selama satu tahun.

Kode nomor polisi

Kewilayahan

Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 5 Tahun 2012.

Peta letak plat nomor

Huruf	Wilayah
BA	Sumatera Barat: Kota Padang (BA - A*/B*/Q*/R*/S*), Kabupaten Lima Puluh Kota (BA - C*/X*), Kabupaten Pasaman (BA - D*), Kabupaten Tanah Datar (BA - E*), Kabupaten Padang Pariaman (BA - F*), Kabupaten Pesisir Selatan (BA - G*), Kabupaten Solok (BA - H*), Kota Sawahlunto (BA - J*), Kabupaten Sijunjung (BA - K*), Kota Bukittinggi (BA - L*), Kota Payakumbuh (BA - M*), Kota Padang Panjang (BA - N*), Kota Solok (BA - P*), Kabupaten Agam (BA - T*/Z*), Kabupaten Kepulauan Mentawai (BA - U*), Kabupaten Dharmasraya (BA - V*), Kota Pariaman (BA - W*), Kabupaten Solok Selatan (BA - Y*)
BB	Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat): Kabupaten Tapanuli Utara (BB - B*), Kabupaten Samosir (BB - C*), Kabupaten Humbang Hasundutan (BB - D*), Kabupaten Toba Samosir (BB - E*), Kota Padang Sidempuan (BB - F*/H*), Kabupaten Tapanuli Selatan (BB - G*), Kabupaten Padang Lawas (BB - J*), Kabupaten Padang Lawas Utara (BB - K*), Kota Sibolga (BB - L*/M*), Kabupaten Tapanuli Tengah (BB - N*), Kabupaten Nias Utara (BB - Q*), Kabupaten Mandailing Natal (BB - R*), Kota Gunungsitoli (BB - T*), Kabupaten Nias Barat (BB - U*), Kabupaten Nias (BB - V*), Kabupaten Nias Selatan (BB - W*), Kabupaten Dairi (BB - Y*), Kabupaten Pakpak Bharat (BB - Z*)
BD	Bengkulu: Kota Bengkulu (BD - A*/C*/E*/R*), Kabupaten Bengkulu Selatan (BD - B*/M*), Kabupaten Bengkulu Utara (BD - D*/S*), Kabupaten Kepahiang (BD - G*), Kabupaten Lebong (BD - H*), Kabupaten Rejang Lebong (BD - K*), Kabupaten Muko Muko (BD - N*), Kabupaten Seluma (BD - P*), Kabupaten Kaur (BD - W*), Kabupaten Bengkulu Tengah (BD - Y*)
BE	Lampung: Kota Bandar Lampung (BE - A*/B*/C*/Y*), Kabupaten Lampung Selatan (BE - D*/E*), Kota Metro (BE - F*), Kabupaten Lampung Tengah (BE - G*/H*), Kabupaten Lampung Utara (BE - J*/K*), Kabupaten Mesuji (BE - L*), Kabupaten Lampung Barat (BE - M*), Kabupaten Lampung Timur (BE - N*/P*), Kabupaten Tulang Bawang Barat (BE - Q*), Kabupaten Pesawaran (BE - R*), Kabupaten Tulang Bawang (BE - S*/T*), Kabupaten Pringsewu (BE - U*), Kabupaten Tanggamus (BE - V*), Kabupaten Way Kanan (BE - W*)
BG	Sumatera Selatan: Kota Palembang (BG - A**/I**/L**/M**/N**/O**/P**/Q**/R**/U**/X**/Z**), Kabupaten Musi Banyuasin (BG - B**), Kota Prabumulih (BG - C**), Kabupaten Muara Enim (BG - D**), Kabupaten Lahat (BG - E**), Kabupaten Ogan Komering Ulu (BG - F**), Kabupaten Musi Rawas (BG - G**), Kota Lubuk Linggau (BG - H**), Kabupaten Banyuasin (BG - J**), Kabupaten Ogan Komering Ilir (BG - K**), Kabupaten Empat Lawang (BG - S**), Kabupaten Ogan Ilir (BG - T**), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (BG - V**), Kota Pagaralam (BG - W**), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (BG - Y**)
BH	Jambi: Kota Jambi (BH - A*/L*/M*/N*/Q*/Y*), Kabupaten Batanghari (BH - B*), Kabupaten Kerinci (BH - D*), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BH - E*), Kabupaten Merangin (BH - F*/P*), Kabupaten Muaro Jambi (BH - G*/H*), Kabupaten Bungo (BH - K*), Kota Sungai Penuh (BH - R*), Kabupaten Sarolangun (BH - S*), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BH - T*), Kabupaten Tebo (BH - W*)
BK	Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur): Kota Medan (BK - A**/B**/C**/D**/E**/F**/G**/H**/I**/K**/L**), Kabupaten Labuhanbatu Utara (BK - J**), Kabupaten Deli Serdang (BK - M**), Kota Tebing Tinggi (BK - N**), Kabupaten Batubara (BK - O**), Kabupaten Langkat (BK - P**), Kota Tanjung Balai (BK - Q**), Kota Binjai (BK - R**), Kabupaten Karo (BK - S**), Kabupaten Simalungun (BK - T**/U**), Kabupaten Asahan (BK - V**), Kota Pematang Siantar (BK - W**), Kabupaten Serdang Bedagai (BK - X**), Kabupaten Labuhanbatu (BK - Y**), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BK - Z**)
BL	Aceh: Kota Banda Aceh (BL - A*/J*), Kabupaten Aceh Besar (BL - B*/L*), Kabupaten Aceh Barat Daya (BL - C*), Kabupaten Aceh Timur (BL - D*), Kabupaten Aceh Barat (BL - E*), Kota Langsa (BL - F*), Kabupaten Aceh Tengah (BL - G*), Kabupaten Gayo Lues (BL - H*), Kota Subulussalam (BL - I*), Kabupaten Aceh Utara (BL - K*/Q*), Kota Sabang (BL - M*), Kota Lhokseumawe (BL - N*), Kabupaten Pidie Jaya (BL - O*), Kabupaten Pidie (BL - P*), Kabupaten Aceh Singkil (BL - R*), Kabupaten Simeulue (BL - S*), Kabupaten Aceh Selatan (BL - T*), Kabupaten Aceh Tamiang (BL - U*), Kabupaten Nagan Raya (BL - V*), Kabupaten Aceh Jaya (BL - W*), Kabupaten Aceh Tenggara (BL - X*), Kabupaten Bener Meriah (BL - Y*), Kabupaten Bireuen (BL - Z*)
BM	Riau: Kota Pekanbaru (BM - A*/J*/N*/Q*/T*), Kabupaten Indragiri Hulu (BM - B*/V*), Kabupaten Pelalawan (BM - C*/I*), Kabupaten Bengkalis (BM - D*/E*), Kabupaten Kampar (BM - F*/O*/Z*), Kabupaten Indragiri Hilir (BM - G*), Kota Dumai (BM - H*/R*), Kabupaten Kuantan Singingi (BM - K*/L*), Kabupaten Rokan Hulu (BM - M*/U*), Kabupaten Rokan Hilir (BM - P*/W*), Kabupaten Siak (BM - S*/Y*)
BN	Kepulauan Bangka Belitung: Kota Pangkal Pinang (BN - A*), Kabupaten Bangka (BN - B*), Kabupaten Bangka Tengah (BN - C*), Kabupaten Bangka Barat (BN - D*), Kabupaten Bangka Selatan (BN - E*), Kabupaten Belitung (BN - F*), Kabupaten Belitung Timur (BN - G*)
BP	Kepulauan Riau: Kabupaten Bintan (BP - B*), Kota Batam (BP - C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/M*/P*/Z*), Kabupaten Karimun (BP - K*), Kabupaten Lingga (BP - L*), Kabupaten Natuna (BP - N*), Kabupaten Kepulauan Anambas (BP - S*), Kota Tanjungpinang (BP - T*)
A	Banten: Kabupaten/Kota Serang (A - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*), Kabupaten Pandeglang (A - K*/L*/M*/N*/O*), Kabupaten Lebak (A - P*/Q*/R*/S*/T*), Kota Cilegon (A - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*), sebagian Kabupaten Tangerang
B	Jadetabek: Kabupaten Tangerang (B - A**/G**/N**), Kota Administrasi Jakarta Barat (B - B**), Kota Tangerang (B - C**/V**), Kota Depok (B - E**/Z**), Kabupaten Bekasi (B - F**/Q**/Y**), Kota Bekasi (B - K**/Y**), Kota Administrasi Jakarta Pusat (B - P**), Kota Administrasi Jakarta Selatan (B - S**), Kota Administrasi Jakarta Timur (B - T**), Kota Administrasi Jakarta Utara (B - U**), Kota Tangerang Selatan (B - W**)
D	eks Karesidenan Parahyangan barat: Kota Bandung (D - A**/B**/C**/D**/E**/F**/G**/H**/I**/J**/K**/L**/M**/N**/O**/P**/R**), Kota Cimahi (D - S**/T**), Kabupaten Bandung Barat (D - U**/W**/X**), Kabupaten Bandung (D - V**/Y**/Z**)
E	eks Karesidenan Cirebon: Kota Cirebon (E - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Cirebon (E - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*), Kabupaten Indramayu (E - P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Majalengka (E - U*/V*/W*/X*), Kabupaten Kuningan (E - Y*/Z*)
F	eks Karesidenan Bogor: Kota Bogor (F - A*/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Bogor (F - F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*), Kabupaten Sukabumi (F - U**/Q*/U*/V*), Kota Sukabumi (F - S*/T*), Kabupaten Cianjur (F - W*/X*/Y*/Z*)
T	eks Karesidenan Karawang: Kabupaten Purwakarta (T - A*/B*/C*), Kabupaten Karawang (T - D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*), sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang (T - T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
Z	eks Karesidenan Parahyangan timur: Kabupaten Sumedang (Z - A*/B*/C*), Kabupaten Garut (Z - D*/E*/F*/G*), Kabupaten/Kota Tasikmalaya (Z - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*), Kabupaten Ciamis (Z - T*/U*/V*/W*), Kota Banjar (Z - X*/Y*/Z*)[5]
G	eks Karesidenan Pekalongan: Kota Pekalongan (G - *A/*H/*S), Kabupaten Pekalongan (G - *B/*K/*O/*T), Kabupaten Batang (G - *C/*L/*V/*X), Kabupaten Pemalang (G - *D/*I/*M/*W/), Kota Tegal (G - *E/*N/*Y), Kabupaten Tegal (G - *F/*P/*Q/*Z), Kabupaten Brebes (G - *G/*J/*R/*U)
H	eks Karesidenan Semarang: Kota Semarang (H - **A/**F/**G/**H/**P/**Q/**R/**S/**W/**X/**Y/**Z), Kota Salatiga (H - **B/**K/**O/**T), Kabupaten Semarang (H - **C/**I/**L/**V), Kabupaten Kendal (H - **D/**M/**U), Kabupaten Demak (H - **E/**J/**N)
K	eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - *A/*G/*H/*S/*U), Kabupaten Kudus (K - *B/*K/*O/*R/*T), Kabupaten Jepara (K - *C/*L/*Q/*V), Kabupaten Rembang (K - *D/*I/*M/*W), Kabupaten Blora (K - *E/*N/*X/*Y), Kabupaten Grobogan (K - *F/*J/*P/*Z)
R	eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X), Kabupaten Cilacap (R - *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T), Kabupaten Purbalingga (R - *C/*L/*Q/*U/*V/*Z), Kabupaten Banjarnegara (R - *D/*I/*M/*O/*W/*Y)
AA	eks Karesidenan Kedu : Kota Magelang (AA - *A/*H/*S/*U), Kabupaten Magelang (AA - *B/*G/*K/*O/*T), Kabupaten Purworejo (AA - *C/*L/*Q/*V), Kabupaten Kebumen (AA - *D/*M/*W), Kabupaten Temanggung (AA - *E/*N/*Y), Kabupaten Wonosobo (AA - *F/*P/*Z)
AB	DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (AB - *A/*F/*H/*I/*S), Kabupaten Bantul (AB - *B/*G/*J/*K/*T), Kabupaten Kulon Progo (AB - *C/*L/*P/*V), Kabupaten Gunung Kidul (AB - *D/*M/*W), Kabupaten Sleman (AB - *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z)
AD	eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD - **A/**H/**S/**U), Kabupaten Sukoharjo (AD - **B/**K/**O/**T), Kabupaten Klaten (AD - **C/**L/**J/**Q/**V), Kabupaten Boyolali (AD - **D/**M/**W), Kabupaten Sragen (AD - **E/**N/**Y), Kabupaten Karanganyar (AD - **F/**P/**Z), Kabupaten Wonogiri (AD - **G/**I/**R)
L	Kota Surabaya (Kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode nomor polisi yang hanya dimiliki oleh satu daerah setingkat kota/kabupaten)
M	eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan (M - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Bangkalan (M - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*), Kabupaten Sampang (M - O*/P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Sumenep (M - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
N	eks Karesidenan Malang: Kota Malang (N - A**/B**/C**/E**), Kabupaten Malang (N - D**/F**/G**/H**/I**/J**), Kota Batu (N - K**/L**), Kabupate Probolinggo (N - M**/N**/O**), Kota Probolinggo (N - P**/Q**/R**), Kabupaten Pasuruan (N - S**/T**/U**), Kota Pasuruan (N - V**/X**), Kabupaten Lumajang (N - W**/Y**/Z**)
P	eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (P - A*/B*/C*/D*), Kabupaten Situbondo (P - E*/F*/G*/H*/I*/J*), Kabupaten Jember (P - K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Banyuwangi (P - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
S	eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro (S - A*/B*/C*/D*), Kabupaten Tuban (S - E*/F*/G*/H*), Kabupaten Lamongan (S - I*/J*/K*/L*), Kabupaten Mojokerto (S - M*/N*/O*/P*/Q*/R*), Kota Mojokerto (S - S*/T*/U*/V*[6]), Kabupaten Jombang (S - W*/X*/Y*/Z*)[6]
W	eks Karesidenan Surabaya (sisa): Kabupaten Gresik (W - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*), Kabupaten Sidoarjo (W - N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
AE	eks Karesidenan Madiun: Kota Madiun (AE - A*/B*/C*), Kabupaten Madiun (AE - D*/E*/F*/G*), Kabupaten Ngawi (AE - H*/I*/J*/K*/L*), Kabupaten Magetan (AE - M*/N*/O*/P*/Q*/R*), Kabupaten Ponorogo (AE - S*/T*/U*/V*), Kabupaten Pacitan (AE - W*/X*/Y*/Z*)
AG	eks Karesidenan Kediri: Kota Kediri (AG - A**/B**/C**), Kabupaten Kediri (AG - D**/E**/F**/G**/H**/J**), Kabupaten Blitar (AG - I**/K**/L**/M**/N**), Kabupaten Tulungagung (AG - O**/R**/S**/T**), Kota Blitar (AG - P**/Q**), Kabupaten Nganjuk (AG - U**/V**/W**/X**), Kabupaten Trenggalek (AG - Y**/Z**)
DH	NTT (Pulau Timor): Kabupaten/Kota Kupang (DH - A*/B*/C*), Kabupaten Timor Tengah Utara (DH - D*), Kabupaten Timor Tengah Selatan (DH - E*), Kabupaten Alor (DH - F*), Kabupaten Belu (DH - G*), Kabupaten Rote Ndao (DH - U*)
DK	Bali: Kota Denpasar (DK - A*/B*/C*/D*/E*/I*/X*), Kabupaten Badung (DK - F*/O*/Q*), Kabupaten Tabanan (DK - G*/H*), Kabupaten Gianyar (DK - K*/L*), Kabupaten Klungkung (DK - M*/N*), Kabupaten Bangli (DK - P*/R*), Kabupaten Karangasem (DK - S*/T*), Kabupaten Buleleng (DK - U*/V*), Kabupaten Jembrana (DK - W*/Z*)
DR	NTB (Pulau Lombok): Kota Mataram (DR - A*/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Lombok Barat (DR - H*/J*/K*), Kabupaten Lombok Timur (DR - L*), Kabupaten Lombok Tengah (DR - S*)
EA	NTB (Pulau Sumbawa): Kabupaten Sumbawa (EA - A*), Kabupaten/Kota Bima (EA - D*), Kabupaten Dompu (EA - L*), Kabupaten Sumbawa Barat (EA - S*)
EB	NTT (Pulau Flores dan kepulauan): Kabupaten Ende (EB - A*), Kabupaten Sikka (EB - B*), Kabupaten Ngada (EB - C*), Kabupaten Flores Timur (EB - D*), Kabupaten Manggarai Barat (EB - E*), Kabupaten Lembata (EB - F*), Kabupaten Manggarai (EB - G*)
ED	NTT (Pulau Sumba) : Kabupaten Sumba Barat (ED - A*), Kabupaten Sumba Timur (ED - B*)
DA	Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin (DA - A**/C**/I**/J**/N**/O**/S**/T**/V**/W**/X**), Kabupaten Banjar (DA - B**/Q**), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DA - D**), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DA - E**), Kabupaten Hulu Sungai Utara (DA - F**), Kabupaten Kota Baru (DA - G**), Kabupaten Tabalong (DA - H**/U**), Kabupaten Tapin (DA - K**), Kabupaten Tanah Laut (DA - L**), Kabupaten Barito Kuala (DA - M**), Kota Banjarbaru (DA - P**/R**), Kabupaten Balangan (DA - Y**), Kabupaten Tanah Bumbu (DA - Z**)
KB	Kalimantan Barat: Kota Pontianak (KB - A*/Q*/S*/W*), Kabupaten Mempawah (KB - B*), Kota Singkawang (KB - C*), Kabupaten Sanggau (KB - D*), Kabupaten Sintang (KB - E*), Kabupaten Kapuas Hulu (KB - F*), Kabupaten Ketapang (KB - G*), Kabupaten Melawi (KB - H*), Kabupaten Bengkayang (KB - K*), Kabupaten Landak (KB - L*), Kabupaten Kubu Raya (KB - M*), Kabupaten Sambas (KB - P*), Kabupaten Sekadau (KB - V*),  Kabupaten Kayong Utara (KB - Z*)
KH	Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya (KH - A*/T*), Kabupaten Kapuas (KH - B*), Kabupaten Barito Selatan (KH - D*), Kabupaten Barito Utara (KH - E*), Kabupaten Kotawaringin Timur (KH - F*), Kabupaten Kotawaringin Barat (KH - G*), Kabupaten Gunung Mas (KH - H*), Kabupaten Pulang Pisau (KH - J*), Kabupaten Barito Timur (KH - K*), Kabupaten Murung Raya (KH - M*), Kabupaten Katingan (KH - N*), Kabupaten Seruyan (KH - P*), Kabupaten Lamandau (KH - R*), Kabupaten Sukamara (KH - S*)
KT	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Kota Balikpapan (KT - A**/K**/L**/Y**/Z**), Kota Samarinda (KT - B**/I**/M**/N**/W**/X**), Kabupaten Kutai Kartanegara (KT - C**/O**/U**), Kota Bontang (KT - D**/Q**), Kabupaten Paser (KT - E**), Kota Tarakan (KT - F**/J**), Kabupaten Berau (KT - G**), Kabupaten Bulungan (KT - H**), Kabupaten Kutai Barat (KT - P**), Kabupaten Kutai Timur (KT - R**), Kabupaten Nunukan (KT - S**), Kabupaten Malinau (KT - T**), Kabupaten Penajam Paser Utara (KT - V**)
DB	Sulawesi Utara (Daratan): Kota Manado (DB - A*/L*/M*/R*), Kabupaten Minahasa (DB - B*), Kota Bitung (DB - C*), Kabupaten Bolaang Mongondow (DB - D*), Kabupaten Minahasa Selatan (DB - E*), Kabupaten Minahasa Utara (DB - F*), Kota Tomohon (DB - G*), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DB - H*), Kabupaten Minahasa Tenggara (DB - J*), Kota Kotamobagu (DB - K*), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (DB - N*), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DB - P*)
DC	Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju (DC - *A), Kabupaten Majene (DC - *B), Kabupaten Polewali Mandar (DC - *C/C*), Kabupaten Mamasa (DC - *D), Kabupaten Mamuju Utara (DC - *E)
DD	Sulawesi Selatan (bagian selatan): Kota Makassar (DD - A*/O*/U*/V*/X*), Kabupaten Gowa (DD - B*/L*), Kabupaten Takalar (DD - C*), Kabupaten Maros (DD - D*), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DD - E*), Kabupaten Bantaeng (DD - F*), Kabupaten Jeneponto (DD - G*), Kabupaten Bulukumba (DD - H*), Kabupaten Selayar (DD - J*)
DL	Sulawesi Utara (Kepulauan): Kabupaten Kepulauan Sangihe (DL - A*), Kabupaten Kepulauan Talaud (DL - B*), Kabupaten Kepulauan Sitaro (DL - C*)
DM	Gorontalo: Kota Gorontalo (DM - A*), Kabupaten Gorontalo (DM - B*), Kabupaten Boalemo (DM - C*), Kabupaten Pohuwato (DM - D*), Kabupaten Bone Bolango (DM - E*), Kabupaten Gorontalo Utara (DM - F*)
DN	Sulawesi Tengah: Kota Palu (DN - A*/V*/Y*), Kabupaten Donggala (DN - B*), Kabupaten Banggai (DN - C*/R*), Kabupaten Toli-Toli (DN - D*), Kabupaten Poso (DN - E*), Kabupaten Buol (DN - F*), Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara (DN - G*), Kabupaten Banggai Kepulauan (DN - H*), Kabupaten Parigi Moutong (DN - J*/K*), Kabupaten Tojo Una-Una (DN - L*), Kabupaten Sigi (DN - M*), Kabupaten Banggai Laut (DN - Q*)
DP	Sulawesi Selatan (bagian utara): Kota Parepare (DP - A*), Kabupaten Barru (DP - B*), Kabupaten Sidenreng Rappang (DP - C*), Kabupaten Pinrang (DP - D*/R*), Kota Palopo (DP - E*), Kabupaten Luwu (DP - F*), Kabupaten Luwu Timur (DP - G*), Kabupaten Luwu Utara (DP - H*), Kabupaten Enrekang (DP - I*), Kabupaten Tana Toraja (DP - J*), Kabupaten Toraja Utara (DP - K*)
DT	Sulawesi Tenggara: Kabupaten Konawe (DT - *A), Kabupaten Kolaka Utara (DT - *B), Kabupaten Wakatobi (DT - *C), Kabupaten Muna (DT - *D), Kota Kendari (DT - *E), Kabupaten Buton Utara (DT - *F), Kabupaten Buton (DT - *G), Kabupaten Konawe Selatan (DT - *H), Kabupaten Kolaka (DT - *J), Kabupaten Bombana (DT - *K), Kabupaten Konawe Utara (DT - *M)
DW	Sulawesi Selatan (bagian tengah): Kabupaten Bone (DW - A*), Kabupaten Wajo (DW - B*), Kabupaten Soppeng (DW - C*), Kabupaten Sinjai (DW - D*/Z*)
DE	Maluku Selatan: Kota Ambon (DE - A*), Kabupaten Maluku Tengah (DE - B*), Kabupaten Buru (DE - D*), Kabupaten Maluku Tenggara (DE - E*), Kabupaten Buru Selatan (DE - F*), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (DE - J*), Kabupaten Maluku Barat Daya (DE - K*), Kabupaten Seram Bagian Timur (DE - L*), Kabupaten Kepulauan Aru (DE - N*), Kabupaten Seram Bagian Barat (DE - O*), Kota Tual (DE - T*)
DG	Maluku Utara: Kota Ternate (DG - A*), Kota Tidore Kepulauan (DG - B*), Kabupaten Halmahera Timur (DG - D*), Kabupaten Kepulauan Sula (DG - E*), Kabupaten Halmahera Selatan (DG - K*), Kabupaten Halmahera Tengah (DG - L*), Kabupaten Halmahera Barat (DG - M*), Kabupaten Halmahera Utara (DG - N*), Kabupaten Pulau Morotai (DG - U*)
DS	Papua: Kota Jayapura (DS - A*/Q*), Kabupaten Jayawijaya (DS - B*), Kabupaten Paniai (DS - C*), Kabupaten Mimika (DS - D*), Kabupaten Nabire (DS - E*), Kabupaten Fakfak (DS - F*), Kabupaten Merauke (DS - G*), Kota Sorong (DS - H*), Kabupaten Jayapura (DS - J*), Kabupaten Biak Numfor (DS - K*), Kabupaten Kepulauan Yapen (DS - L*), Kabupaten Kaimana (DS - N*), Kabupaten Puncak Jaya (DS - P*),
PB	Papua Barat: Kabupaten Teluk Bintuni (PB - B*), Kabupaten Fakfak (PB - F*), Kabupaten Kaimana (PB - K*), Kabupaten Manokwari (PB - M*), Kota Sorong (PB - S*), Kabupaten Sorong (PB - Z*) Kabupaten Sorong Selatan (PB - T*)
DF	Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)
BC	Kota Makassar: Becak
BS	Kota Banjarmasin: Becak (kode ini hanya dimasukkan di akhiran aja, contohnya 100 BS)
SB	Kota Surabaya: Becak (warna dasar biru dengan tulisan putih)
YB	DI Yogyakarta: Becak
YK	DI Yogyakarta: Kusir

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:

• RI 1: Presiden Indonesia
• RI 2: Wakil Presiden Indonesia
• RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)
• RI 4: Ibu Wakil Negara Indonesia (Istri Wakil Presiden)
• RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
• RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat^[7]

• RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
• RI 8: Ketua Mahkamah Agung
• RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
• RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
• RI 11: Ketua Komisi Yudisial
• RI 12: Gubernur Bank Indonesia
• RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan
• RI 14: Menteri Sekretaris Negara
• RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian^[8]
• RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
• RI 19:
• RI 20: Menteri Dalam Negeri
• RI 21: Menteri Luar Negeri
• RI 22: Menteri Pertahanan
• RI 23:
• RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia^[9]
• RI 25: Menteri Keuangan
• RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• RI 27: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
• RI 28: Menteri Agama^[10]
• RI 29: Menteri Sosial
• RI 30: Menteri Ketenagakerjaan
• RI 31: Menteri Perindustrian
• RI 32: Menteri Perdagangan
• RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
• RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• RI 35: Menteri Kelautan dan Perikanan^[11]
• RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika
• RI 37: Menteri Pertanian
• RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan^[12]
• RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
• RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional^[13]
• RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara
• RI 45: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah^[14][15]
• RI 46:
• RI 47:
• RI 48: Menteri Pemuda dan Olahraga
• RI 49:
• RI 50:
• RI 51:
• RI 52:
• RI 53: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat^[16][7]

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Korps diplomatik dan konsuler

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

• CD 12:  Amerika Serikat
• CD 13:  India
• CD 14:  Perancis
• CD 15:  Vatikan
• CD 16:  Norwegia
• CD 17:  Pakistan
• CD 18:  Myanmar
• CD 19:  Republik Rakyat Tiongkok
• CD 20:  Swedia
• CD 21:  Arab Saudi
• CD 22:  Thailand
• CD 23:  Mesir
• CD 24:  Perancis
• CD 25:  Filipina
• CD 26:  Australia
• CD 27:  Irak
• CD 28:  Thailand
• CD 29:  Uni Emirat Arab
• CD 30:  Italia
• CD 31:  Swiss
• CD 32:  Jerman
• CD 33:  Sri Lanka
• CD 34:  Denmark
• CD 35:  Kanada
• CD 36:  Brasil
• CD 37:  Rusia
• CD 38:  Afganistan
• CD 39:  Yugoslavia (  Serbia ?)
• CD 40:  Republik Ceko
• CD 41:  Finlandia
• CD 42:  Meksiko
• CD 43:  Hongaria
• CD 44:  Polandia
• CD 45:  Iran
• CD 47:  Malaysia
• CD 48:  Turki
• CD 49:  Jepang
• CD 50:  Bulgaria
• CD 51:  Kamboja
• CD 52:  Argentina
• CD 53:  Rumania
• CD 54:  Yunani
• CD 55:  Yordania
• CD 56:  Austria
• CD 57:  Suriah
• CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)
• CD 59:  Selandia Baru
• CD 60:  Belanda
• CD 61:  Yaman
• CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)
• CD 63:  Portugal
• CD 64:  Aljazair
• CD 65:  Korea Utara
• CD 66:  Vietnam
• CD 67:  Singapura
• CD 68:  Spanyol
• CD 69:  Bangladesh
• CD 70:  Panama
• CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)
• CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)
• CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)
• CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
• CD 75:  Korea Selatan
• CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)
• CD 77: Bank Dunia
• CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)
• CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)
• CD 80:  Papua Nugini
• CD 81:  Nigeria
• CD 82:  Chili
• CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)
• CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)
• CD 85:  Venezuela
• CD 86: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
• CD 87:  Kolombia
• CD 88:  Brunei
• CD 89: UNIC
• CD 90: Pusat Keuangan Internasional (IFC)
• CD 91: Administrasi Sementara PBB di Timor Timur (UNTAET)
• CD 97: Palang Merah
• CD 98:  Maroko
• CD 99:  Uni Eropa
• CD 100: (Sekretariat) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
• CD 101:  Tunisia
• CD 102:  Kuwait
• CD 103:  Laos
• CD 104:  Palestina
• CD 105:  Kuba
• CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)
• CD 107:  Libya
• CD 108:  Peru
• CD 109:  Slowakia
• CD 110:  Sudan
• CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)
• CD 112: (Utusan)
• CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)
• CD 114:  Bosnia-Herzegovina
• CD 115:  Lebanon
• CD 116:  Afrika Selatan
• CD 117:  Kroasia
• CD 118:  Ukraina
• CD 119:  Mali
• CD 120:  Uzbekistan
• CD 121:  Qatar
• CD 122: Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA)
• CD 123:  Mozambik
• CD 124:  Kepulauan Marshall
• CD 125:  Timor Leste
• CD 126:  Suriname
• CD 130:  Azerbaijan

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 12345 ¹⁵" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan.

Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

Plat nomor cantik

Bagi seseorang pemilik kendaraan yang berplat nomor cantik biasanya berani membayar pajak kendaraan bermotor yang mahal. Plat-plat nomor cantik tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa inisial, singkatan nama, kesenangan/hobi, atau jenis mobil yang digunakan. Plat nomor cantik pada umumnya mempergunakan kombinasi huruf dan angka untuk membentuk suatu kata. Contohnya seperti B 911 FTS, D 1234 DDD, dsb.

Sumber :  Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas